Examination and Confiscation of Notarial Deeds for The Purpose of Criminal Law Enforcement without Approval from The Notary Honorary Council

The Notary’s right of refusal through the approval of the Notary Honorary Council (NHC) hinders the practice of criminal law enforcement because it is absolute and there is no further (final) legal remedy, even though a similar policy (beleid) has been revoked by the Constitutional Court. In practice, the notary cannot be examined by investigators, public prosecutors, or judges, unless they have previously obtained NHC approval, as regulated in Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 (Notary Position Law). Even if Notary Honorary Council refuses, then there will only be further legal remedies through a lawsuit by the State Administrative Court. In fact, the provisions regarding the Notary’s right of refusal should be ‘determination’ by court decisions (vonnis) as regulated in Article 170 of the Criminal Code, and not ‘administrative determination’ (beschikking) through NHC approval based on the delegation of supervisory authority from state institutions. This paper concludes that every law enforcer in criminal cases (police, prosecutors, and judges) can examine a Notary with the condition of special permission from the Head of the local District Court, approval of direct interested parties, or NHC approval as stipulated in Article 43 of the Criminal Code in conjunction with Article 66 paragraph (1) of the Notary Position Law. This paper is normative research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach

BUKU ILUSTRASI TOKOH PEWAYANGAN PRANATA MANGSA SEBAGAI MEDIA INFORMASI PADA REMAJA

Pada masa kini, banyak remaja yang mulai tidak mengetahui pengetahuan leluhur yang mengajarkan moral dan karakter, karena cepatnya media penyampai dan diiringi dengan semakin canggihnya teknologi yang mengakibatkan fokus pembelajaran mudah teralihkan oleh hiburan. Perancangan ini bertujuan untuk membuat media informasi mengenai pengenalan karakter tokoh pewayangan dalam Pranata Mangsa  atau penataan musim dalam bentuk buku ilustrasi berukuran 21x21cm agar remaja masa kini dapat memahami nilai moral pengetahuan lama masyarakat jawa dan mengetahui karakter pribadi masing-masing serta dapat menyikapi keadaan dengan lebih baik. Metode yang digunakan adalah Research and Development atau  penelitian dan pengembangan. Yang melalui beberapa tahapan yaitu, (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) uji coba pemakaian. Adapun konsep perancangan yakni antara lain, sketsa karya, digitalisasi, lay out karya, dan finalisasi.Hasil rancangan ini berupa buku ilustrasi dewa-dewa Pranata Mangsa dengan buku fisik sebagai media utama. Hasil perancangan ini di validasi oleh ahli media dan mendapatkan presentase sebesar 94% dengan predikat sangat layak menjadi media informasi untuk remaja. Hasil dari perancangan buku ilustrasi ini masih memeiliki beberapa kekurangan yang dapat lebih diperbaiki dan dikembangkan terumama perihal penjabaran deskripsi lebih jauh pada pengetahuan pranata mangsa.   Kata Kunci: Buku Ilustrasi, budaya,  pewayangan, Pranata Mangsa, Karakter Remaja

ABORSI DAN RESIKONYA BAGI PEREMPUAN (Dalam Pandangan Hukum Islam)

Membicarakan aborsi sebenarnya membicarakan perempuan. Hal ini dapat dibenarkan karena perempuan dipandang sebagai pelaku aborsi, yang secara faktual ini benar-benar terjadi dan ada  di masyarakat. Aborsi yang dilakukan oleh perempuan  sebenarnya beresiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan jiwanya, namun tetap menjadi pilihan mereka dengan alasan aborsi merupakan hak reproduksi atau bentuk otonomi perempuan atas tubuhnya.Dalam pandangan hukum Islam aborsi hukumnya haram. Seluruh ulama sepakat bahwa aborsi setelah kehamilan melewati masa 120 hari adalah haram, karena pada saat itu janin telah bernyawa. Boleh dilakukan jika kondisi “dharurat”, seperti apabila  membahayakan jiwa si ibu. Sedangkan aborsi pada usia kehamilan di bawah 40 hari hukumnya makruh. Inipun dengan syarat adanya keridhaan dari suami dan istri serta adanya rekomendasi dari dua orang dokter spesialis bahwa aborsi itu tidak menyebabkan kemudharatan bagi si ibu. Namun penulis sependapat dengan Imam Ghozali yang menyatakan bahwa aborsi adalah tindakan pidana yang haram tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum, dengan argumen bahwa kehidupan telah dimulai sejak pertemuan antara air sperma dengan ovum di dalam rahim perempuan

HASAN HANAFI DAN MOHAMMAD ARKOUN: KRITIK METODOLOGI ATAS ORIENTALISME

Hasan Hanafi dan Muhammad Arkoun adalah dua diantara sekian banyak tokoh atau pemikir kontemporer, yang aktif memberikan perhatian pada problematika modernitas. Salah satu diantaranya adalah respon mereka terhadap masalah orietalisme. Mereka banyak memberikan tanggapan yang bersifat idiologis yang selanjutnya mengkritisinya dengan argumen-argumen ilmiah.Hasan Hanafi dengan Oksidentalismenya bermaksud mengkritisi agar posisi Timur sebagai obyek kajian dan posisi Barat yang menjadi subyek kajian bisa berubah bentuk relasinya. Dengan Oksidentalisme ini Hanafi ingin mendobrak dan mengakhiri mitos Barat sebagai representasi dan pemegang supremasi dunia.         Sedangkan Muhammad Arkoun dengan metode dekonstruksi dan hermeneutiknya bermaksud mengkritik para orientalis yang terjebak dengan pendekatan filologis dan historisisme, juga para pemikir muslim ortodok yang hanya terbatas dengan kajian  klasik

MEMBANGUN MORALITAS ANAK BANGSA MELALUI PENDIDIKAN TASAWUF

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang sangat menjunjung tinggi adat ketimuran dengan moralitasnya yang santun, ramah dan beradab. Namun pada saat ini realitas bangsa Indonesia telah mengalami degradasi  moral yang sangat memprihatinkan. Hal ini tampak jelas pada banyaknya kasus yang telah terjadi, seperti tawuran antar pelajar, pencurian, perampokan, pemerkosaan, seks bebas, miras, narkoba dan yang sedang trend saat ini menjamurnya korupsi hampir di semua institusi negara. Berbagai upaya cerdas sudah banyak dilakukan oleh kaum cerdik pandai baik melalui pendidikan formal maupun non formal untuk mencarikan solusinya, seperti seminar membangun karakter, training spiritual, manajemen qolbu dan lainnya, ternyata semuanya belum mampu merubah anak bangsa menjadi bermoral dan berkarakter, bahkan gerakan revolusi mental yang dicanangkan Presiden RI juga belum  membuahkan hasil, bahkan kemerosotan moral semakin menggurita  melanda bangsa Indonesia. Solusi cerdas yang ditawarkan penulis untuk membangun kembali moralitas anak bangsa adalah melalui pendidikan tasawwuf, yaitu  pendidikan yang menekankan aspek pendalaman spiritual. Dalam analisis Penulis, pendidikan yang diterapkan di Indonesia selama ini masih menitik beratkan pada aspek  lahiriyah (eksoteris) belum menyentuh aspek batiniyah (esoteris), dalam arti pendidikan yang hanya mengedepankan rasionalitas dan meninggalkan aspek spiritualitas. Oleh karena itu jika pendidikan di Indonesia ke depan mulai dari tingkat SD sampai PT memprioritaskan aspek esoteris, yaitu pendidikan modern yang berakar pada nilai-nilai spirit tasawuf, seperti tumbuhnya sikap jujur, sabar, tawakkal, qana’ah, amanah, disiplin, tanggung jawab  dan lainnya, maka moralitas anak bangsa yang bermartabat akan terwujud dan menjadi kenyataa

Youth as Educators: Cultivating Youth Digital Contribution to Community Education

Frequently, youth is stigmatized as trouble makers and immature groups. Thus, they still need to be educated, nurtured and supervised, especially in this millennial era. In spite of negative label attributed to youth, youth is potential community educators, especially during this digital world. Their natural interest to social media and technology can be investment to engage them in community education through digital works. This study aims to explore educational aspects that several young students emphasize and educate to their online peers and digital community through their digital works creation which they upload at YouTube. The study adopts qualitative methods and employs thematic analysis to examine 50 uploaded videos. The study reveals that digital works can be media for youth to educate character, non-violence and environmental-health education to their peers and other communities. This also encourages youth to learn to be active and responsible citizens, undertake direct experiential learning process, enhance their social media responsibility, provide role models for others, promote community well being and alleviate negative youth stigma

STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutupendidikan di sekolah, seperti menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Institusi pendidikan juga tidakketinggalan dengan mengadakan kegiatan ilmiah yang dapat mengembangkanpotensi guru melalui seminar, pelatihan, workshop dan lainnya secaraberkelanjutan sehingga guru menjadi profesional yang mempunyai kemampuanmeningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya peningkatanmutu pendidikan akan terwujud dan menjadi kenyataan. Artikel ini membahasfaktor-faktor peningkatan mutu pendidikan, unsur-unsur peningkatatan mutupendidikan serta strategi peningkatan mutu pendidikan

Authority Dispute Between State Institutions Whose Authorities from Regulations Below the 1945 Constitution

The dispute over authority between state institutions whose authorities are based on regulations under the 1945 Constitution cannot be resolved through a decision (beschikking), considering that matters involving overlapping authority that has been included in the regulations (regelling) and will remain in effect unless one of the matters has been annulled. This research aims to elaborate the pattern of power restriction on state institutions and find out the resolution of authority disputes between state institutions whose authority is based on regulations under the 1945 Constitution. This research is a legal argumentation using a normative research approach. The results of the research show that each state institution obtains authority by attribution, which originates from the 1945 Constitution or from regulations under the 1945 Constitution. The annulment of material containing authority that is sourced from the regulations under the 1945 Constitution can only be carried out through a material test (judicial review) by the judiciary, namely the Supreme Court

Mapping eruption affected area using Sentinel-2A imagery and machine learning techniques

Volcanic eruptions are natural disasters with significant environmental and societal impacts. Timely detection and monitoring of volcanic eruptions are crucial for effective hazard assessment, mitigation strategies, and emergency response planning. Remote sensing technology has emerged as a valuable tool for detecting and assessing the effects of volcanic eruptions. One of the challenges in remote sensing image processing is handling large data dimensions that are difficult to address using traditional methods. Machine learning approaches offer a suitable solution to tackle these challenges. Machine learning demonstrates increasing computational capabilities, the ability to handle big data and automation. This study aimed to compare different machine learning classification algorithms, including Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM), Gaussian Mixture Model (GMM), and K-Nearest Neighbors (KNN). The data utilized in this study was derived from Sentinel-2A Multi-Spectral Instrument (MSI) imagery, which was tested in areas affected by the eruption of Mount Agung, Bali Province, in 2017. The results indicated that the GMM algorithm performed the best among the machine learning classifiers, achieving an Overall Accuracy (OA) value of 82.04%. It was followed by RF (78.86%) and KNN (77.55%). The areas affected by volcanic eruptions were determined by overlaying disaster-prone regions with areas mapped using the machine learning approach. The total affected area was measured as 29.89 km2, with an additional 3.31 km2 outside the designated zone. The findings of this study serve as a guideline for governmental entities, stakeholders, and communities to implement effective mitigation efforts for disaster risk reduction